Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan
No. 133 tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor pada pasal
70 ayat 1 yang berbunyi: Kartu uji dan
tanda lulus uji harus seragam dan berlaku di seluruh wilayah Indonesia, ayat 2
yang berbunyi: Keseragaman kartu uji dan
tanda lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi : a) bentuk, ukuran,
bahan, dan warna; b) kapasitas; c) teknologi dan d) unsur pengaman serta ayat 3
yang berbunyi: Pemilihan teknologi dan unsur pengaman kartu uji dan tanda lulus
uji sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c dan huruf d harus mampu mencegah
terjadinya pemalsuan.
UPTD PKB Kota Banjar berkoordinasi
dengan IPKBI dalam persiapan pemasangan barcode untuk
tujuan meningkatkan keamanan dan meningkatkan validitas hasil uji serta
mencegah pemalsuan yang marak terjadi. Maka setelah melalui beberapa proses, tahapan dan
pertimbangan yang tertuang dalam bentuk pengajuan proposal persiapan pemasangan
barcode, maka Walikota Banjar memberikan disposisi kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi
Informatika dan Pariwisata Kota Banjar untuk melaksanakan pemasangan barcode pada setiap kendaraan wajib uji
yang melaksanakan uji kir pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor yang mulai
dilaksanakan sejak tanggal 01 Juli 2016.
system penerapan pemasangan barcode oleh UPTD PKB Kota
Banjar telah dilaksanakan secara teknis melalui penggunaan aplikasi yang baru saja diterapkan. Hal ini meminimalisir
terjadinya tindak pemalsuan hasil uji yang dilakukan oleh oknum atau pihak yang
tidak bertanggung jawab dan meningkatkan standart operasional pelayanan
terhadap masyarakat sebagai bentuk dalam menciptakan transparasi atau memudahkan
masyarakat dalam mengetahui validitas hasil pengujian
terhadap kendaraan miliknya dengan melakukan scanning barcode /memindai data untuk memastikan keaslian hasil uji atau validitas hasil pemeriksaan.
silahkan berkomentar dengan bahasa yang sopan dan santun EmoticonEmoticon